Real Count Sementara PDIP: Jokowi Unggul 63 Persen - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- DPP 

PDI Perjuangan

merilis penghitungan suara

real count

berdasarkan berkas otentik C1 yang diterima para saksi di tempat pemungutan suara (

TPS

). Hasil penghitungan sementara menunjukkan

 Joko Widodo

 - Ma'ruf Amin memperoleh 63 persen suara.

Hasil penghitungan sementara itu dipaparkan kepada awak media oleh Sekjen Hasto Kristiyanto dan Kepala Badan Saksi Pemenangan Nasional (BNSP) Arif Wibowo di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (19/4).

Pada layar besar yang digunakan untuk memaparkan hasil penghitungan suara sementara, Jokowi-Maruf terlihat unggul jauh, yakni dengan 63 persen suara. Sementara untuk pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno perolehan suara baru 37 persen.

Arif Wibowo mengatakan hasil sementara itu berdasarkan penghitungan berkas otentik C1 dari 58.422 TPS.

"Kami lebih cepat 2,5 kali dibanding KPU. Pada jam 2 siang ini, data kami sudah masuk 7,22 persen atau 58.422 dari 809.376 TPS. Di saat yang sama, KPU baru satu persenan atau sekitar 15 ribuan TPS," tutur Arif di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (19/4).

Arif kemudian menunjukkan foto-foto tim yang melakukan penghitungan di berbagai daerah. Metode yang digunakan serta situs pusat penghitungan juga dipaparkan kepada wartawan di kantor DPP PDIP.

Arif mengatakan pihaknya menggunakan sistem yang bernama Sistem Deteksi Dini dan Analisa (SIDIAN). BSPN menginput dan menghitung suara berdasarkan berkas otentik C1 yang diperoleh saksi di setiap TPS. Setelah itu, diinput ke SIDIAN sebagai pusat pengelolaan data.

Arif mengatakan data yang diinput dilakukan secara acak. Arif menampik pihaknya mendahulukan penginputan data C1 di TPS basis PDIP. Dokumen C1 yang paling cepat diterima akan langsung diinput setelah diverifikasi.

[Gambas:Video CNN]

"

Jadi enggak ada urusan kami pilih sana dulu, enggak ada urusan. Justru itu yang kami kritik KPU pada 2004. Karena dipilih-pilih dulu," ucap Arif.Sementara itu Hasto mengatakan pusat data penghitungan suara PDIP tidak bisa diakses oleh publik. Namun, dia siap membuka jika ada pihak yang ingin mengetahui. Hasto mengatakan PDIP juga siap diaudit jika ada pihak yang merasa curiga. "B

ahkan KPU kalau mau membandingkan data kami dengan Gerindra, BPN, kami juga siap untuk dicek sistemnya, ahli IT, data-data yang masuk dokumen C1 nya, bisa aja dicek secara

random

," kata Hasto.

"Misalnya ada pengamat independen yang melakukan pengecekan, sistemnya gimana, cek secara random bener enggak sistemnya, infrastrukturnya. Itu kan bisa dilakukan sehingga tidak sembarangan orang bisa main klaim," lanjutnya.

(bmw/agt)

Read More

Perhitungan Sementara KPU, Prabowo-Sandi Unggul 65,38 Persen di Kota Bogor - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Tinggal di Kota Bogor ternyata tidak menjamin Joko Widodo memperoleh suara terbanyak dari Kota Hujan itu, setidaknya dalam hitungan sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Kamis (19/4/2019) pukul 12.45 WIB.

Data yang diambil dari pemilu2019.kpu.go.id menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin untuk sementara mendapat suara sebanyak 34,62 persen, tertinggal dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan 65,38 persen.

Perhitungan hasil Pilpres 2019 oleh KPU itu didapat dari 36 tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah masuk, dari total 3.209 TPS (1,12184 persen) hingga Jumat siang. Jokowi-Amin mendapat 2.356 suara, sedangkan Prabowo-Sandi 4.449.

Selain tinggal di Kota Bogor, Jokowi juga mendapat dukungan dari Wali Kota Bima Arya yang adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara itu, Prabowo Subianto tinggal di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Istana Bogor juga sering dijadikan tempat untuk menerima tamu kenegaraan, diantaranya menerima Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Ibu Siti Hasmah pada 29 Juni 2018, menerima Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud Maret 2017, dan Presiden Federasi Serikat Mikronesia Peter M Christian pada 18 Juli 2018.

 Versi:  19 Apr 2019 12:45:03

Progress: 36 dari 3.209 TPS (1.12184%)

Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Kota Bogor
Jokowi-Amin	Prabowo-Sandi
2.356 (34,62 persen)	4.449 (65,38 persen)

Sumber: https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/ data 19 April 2019 Pkl. 12:45 WIB

Adapun untuk tingkat Jawa Barat, perolehan suara Jokowi-Amin mencapai 72.043 suara (44,25 persen) dan Prabowo-Sandi 90.773 (55,75 persen) dari rekapitulasi di 826 TPS, dari total 138.123 TPS (0,59802 persen). 

Berdasarkan quick count Pilpres 2019 yang diadakan oleh  Indikator Politik Indonesia, Jokowi-Amin kalah di Jawa Barat dengan persentase suara diperoleh 39.41%, melawan Prabowo-Sandi 60,59%, dari total sample masuk 98,63%.  Hasil quick count Pilpres 2019 ini bukanlah hasil resmi Pilpres 2019.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilpres 2019

Read More

KPU Berhentikan Sementara Anggota PPLN Kuala Lumpur - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memberhentikan sementara anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal kasus temuan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia, beberapa waktu lalu.

"Proses pemberhentian sementara terhadap anggota PPLN Kuala Lumpur atas nama Djadjuk Natsir," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Wahyu mengatakan, langkah ini diambil berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan KPU terkait profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.

Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan Pencopotan 2 Anggota PPLN Kuala Lumpur

Selanjutnya, KPU akan melaporkan yang bersangkutan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU juga akan melaporkan satu anggota PPLN lainnya ke DKPP, yang diduga atas kedudukannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Terhadap Anggota PPLN atas nama Krishna KU Hannan yang diduga karena kedudukannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan melaporkan yang bersangkutan ke DKPP," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengganti dua orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur atas nama Krishna KU Hannan dan Djadjuk Nashir.

Baca juga: Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Bawaslu Nilai Prosedur PPLN Salah

"PPLN Kuala Lumpur terbukti tak melaksanakan tugas secara objektif dan transparan," kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Diketahui, Krishna KU Hannan merupakan anggota PPLN yang juga menjabat sebagai Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.

Rekomendasi penggantian yang bersangkutan adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan.

Krishna adalah Wadubes yang tengah menjabat, mendampingi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.

Sementara, putra dari Rusdi Kirana saat ini menjadi calon legislatif (caleg) Dapil DKI Jakarta 2, yang meliputi wilayah luar negeri.

Baca juga: GP Ansor: PPLN Tak Profesional Tutup TPS Hanya karena Batas Waktu

Sedangkan Djadjuk Nashir merupakan penanggung jawab pemungutan suara di Kuala Lumpur dengan metode pos.

Sementara, surat suara yang ditemukan tercoblos itu diduga merupakan surat suara yang dialokasikan untuk metode pemungutan suara melalui pos.

Read More